Putusan Mahkamah Konstitusi: Asuransi Dapat Menjalankan Lini Usaha Suretyship

Mahkamah Konstitusi menolak pengujian Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang dimohonkan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) terkait perluasan bisnis usaha perusahaan asuransi. “Menolak permohonan untuk seluruhnya,” ujar Hakim MK Suhartoyo saat membacakan Putusan MK bernomor 5/PUU-XVIII/2020, Rabu (25/11/2020)

Menindaklanjuti keputusan tersebut AAUI mengadakan pertemuan secara virtual bersama kuasa hukum AAUI yakni Law Firm Zoelva & Partners dan dihadiri perwakilan dari perusahaan asuransi umum & reasuransi anggota AAUI pada Kamis, (4/12/2020)

“Berdasarkan keputusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengakuan atas kelangsungan usaha suretyship yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi sejak tahun 1978 melalui berbagai regulasi sebagaimana yang terakhir diatur dalam POJK Nomor 69/POJK.05/2020 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syaria”, ujar Hamdan Zoelva dalam pertemuan virtual tersebut.

Lebih lanjut Zoelva menjelaskan dengan adanya keputusan tersebut, menjawab kekhawatiran yang selama ini dirasakan oleh perusahaan asuransi terkait dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan sesuai dengan putusan ini.

“Dengan adanya keputusan ini, Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator dapat menjalankan kewenangannya tanpa ragu-ragu kepada perusahaan asuransi” jelasnya.

Sebelumnya, AAUI mengajukan uji materiil agar lini bisnis penjaminan atau suretyship yang dijalankan perusahaan asuransi bisa memiliki landasan hukum secara khusus dalam UU Perasuransian. Namun, MK menetapkan bahwa tidak perlu penambahan poin khusus terkait penjaminan di undang-undang tersebut dan bisnis suretyship dapat berjalan seperti yang sudah ada.

Dalam permohonannya, AAUI menilai bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 40/2014 tentang Perasuransian multitafsir dan berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang 1/2016 tentang Penjaminan. Selain itu, AAUI pun menilai ada persoalan konstitusional dari lini bisnis yang sudah berjalan lama karena tidak terdapat aturan khusus bagi perusahaan asuransi.

MK dalam putusannya menyatakan bahwa bahwa setelah mencermati dalil pemohon, hal tersebut merupakan kekhawatiran yang tidak tepat, suretyship sebagai kegiatan yang mempunyai core business penjaminan juga dapat dijalankan oleh perusahaan asuransi. Sebagai pelaksanaan amanat UU 40/2014 pun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan OJK (POJK) 69/2016 yang memberikan kesempatan perusahaan asuransi menjalankan lini usaha suretyship.

“Dengan demikian perusahaan asuransi yang melakukan lini usaha suretyship tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana kekhawatiran Pemohon,” demikian pandangan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya.

Sementara itu Direktur Eksekutif AAUI Dody Dalimunthe menyatakan  dengan adanya keputusan ini menjadi kepastian hukum bagi perusahaan asuransi untuk bisa memasarkan dan mengembangkan bisnis suretyship tanpa kendala.

Dengan demikian asuransi dengan lini usaha suretyship telah mendapat pengakuan dan juga dijalankan oleh perusahaan asuransi kerugian karena telah memenuhi Pasal 61 Ayat 2 UU No.1/2016 tentang penjaminan,” tutupnya.

Leave A Comment