Perlakuan Perusahaan Asuransi Menyikapi Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan kebijakan countercyclical bagi lembaga jasa keuangan nonbank melalui surat bernomor S-11/D.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) bagi Perusahaan Perasuransian tanggal 30 Maret 2020.

Terbitnya surat tersebut disikapi positif oleh masing-masing pelaku jasa keuangan. Di sisi lain pelaku jasa keuangan harus menghadapi “tekanan” dari nasabahnya yang meminta relaksasi penundaan kewajiban karena tertanggung mengalami cash flow saat ini.

Ada dua hal yang perlu disikapi dalam kebijakan OJK tersebut, pertama terkait relaksasi dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Pembatasan pada Aset Yang Diperkenankan (AYD) dalam bentuk bukan investasi pada tagihan premi penutupan langsung termasuk tagihan premi koasuransi, tagihan premi reasuransi, diperpanjang dari 2 (dua) bulan menjadi 4 (empat) bulan.

Pengakuan dalam AYD tersebut untuk tagihan dengan jatuh tempo diatas bulan Januari 2020, jika dan hanya perusahaan asuransi yang memutuskan untuk memberikan kelonggaran kepada nasabahnya dengan tetap mempertimbangkan prinsip prudent dalam pelaksanaannya.

Hal tersebut memungkinkan terjadinya pemahaman yang kurang benar, dimana semua tagihan premi asuransi akan diberikan perpanjangan jatuh tempo pembayaran. OJK tidak pernah memberikan arahan kepada perusahaan asuransi untuk memperpanjang jatuh tempo pembayaran premi asuransi. Adapun yang diberikan oleh OJK dalam rangka relaksasi adalah kemudahan bagi perusahaan asuransi untuk tetap dapat mengakui tagihan yang sudah lewat dari jatuh tempo lebih dari 2 bulan sebagai AYD dalam perhitungan tingkat solvabilitas. Keputusan untuk tidak membatalkan polis asuransi tentunya kembali kepada pertimbangan dan keputusan setiap perusahaan asuransi masing-masing.

Untuk itu jika perusahaan asuransi memang memutuskan untuk memberikan diskresi tersebut, AAUI menghimbau beberapa hal: Pertama, diskresi tersebut diberikan kepada pihak yang benar-benar terdampak saja dan tidak mempergunakan mekanisme diskresi ini untuk praktek switching pertanggungan yang masih berjalan. Jika ini diterapkan ke semua tertanggung maka yang terjadi adalah kerugian besar bagi sektor jasa keungan.

Kedua, memastikan bahwa ultimate beneficiary penerima manfaat dari diskresi tersebut adalah tertanggung dan bukannya Intermerdiaries, sehingga setiap diskresi perpanjangan yang diberikan harus hanya dilakukan dengan permohonan tertulis langsung dari tertanggung.

Ketiga, mengingatkan secara tertulis peraturan perundangan kepada para intermediaries bahwa perbuatan menahan premi yang sudah dibayarkan merupakan tindakan yang menjadi ranah pidana dan dapat ditindaklanjuti secara hukum.

Keempat, diskresi yang berhubungan dengan program reasuransi fakulatatif atau koasuransi dilakukan dengan persetujuan bersama dari para Penanggung, Reasuradur dan member Koasuransi.

Terkait dengan relaksasi tersebut, perusahaan asuransi harus senantiasa memperhitungkan kemampuan cash-flow perusahaan dan juga kewajiban terhadap pegawai dan pemangku kepentingan lain dengan tetap menjaga kepentingan pemegang saham

Hal kedua yang perlu menjadi perhatian dalam kebijakan OJK tersebut adalah hubungan antara industri asuransi umum dengan industri pembiayaan terkait adanya opsi restrukturisasi pinjaman di perusahaan pembiayaan dengan memperpanjang tenor pinjaman, dimana perpanjangan ini tentunya membutuhkan proteksi asuransi dengan tambahan tenor yang baru atas asset pembiayaan yang diasuransikan.

Yang perlu diperhatikan adalah dalam setiap penutupan pertanggungan asuransi jangka panjang, risiko yang ada akan langsung menimbulkan kewajiban-kewajiban yang pemenuhannya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku. Dengan demikian, seperti halnya perusahaan pembiayaan yang tidak dapat memberikan pinjaman pembiayaan tanpa adanya cash, karena peraturan dan kewajiban yang ada, maka perusahaan asuransi pun tidak dapat memberikan perlindungan tanpa adanya premi. Dimana tanpa adanya premi, perusahaan asuransi akan langsung melanggar peraturan dan/atau akan kehabisan cash-flow untuk membayar klaim-klaim yang akan datang.

Sementara itu mengingat industri asuransi dan industri pembiayaan punya masalah yang sama terkait kondisi keuangan debitur, maka solusi terbaik adalah dengan tidak melanggar perundangan yang berlaku, maka skema pertanggungan yang dapat diterapkan kepada lembaga pembiayaan adalah: pertama, pertanggungan asuransi dengan perpanjangan secara prorata hari atas periode tambahan yang diminta, dan tetap mengacu pada ketentuan tarif premi yang berlaku (SEOJK nomor 6/SEOJK.05/2017). Justifikasi mengenai biaya akusisi merupakan diskresi masing-masing perusahaan asuransi dengan setinggi tingginya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (25%).

Kedua, untuk pertanggungan dengan premi yang lebih ekonomis, perpanjangan pertanggungan asuransi dapat ditawarkan dengan jenis Total Loss Only (TLO).

Ketiga, harga pertanggungan dapat ditetapkan secara agreed value dengan nilai yang sama dengan harga pertanggungan di tahun terakhir, atau diturunkan menjadi 50% dari harga pertanggungan awal, atau jika serendah rendahnya sebesar nilai pokok hutang yang menjadi insurable interest perusahaan pembiayaan pada saat perpanjangan periode pertanggungan tersebut dimulai.

Terakhir, menerapkan tarif premi yang berlaku dengan potongan biaya akusisi maksimal sesuai regulasi (25%), potongan biaya adminstrasi perusahaan (15%) dan potongan harapan margin keuntungan (5% – 10%). Jika potongan tersebut dapat diberikan perusahaan, maka tarif premi yang diterapkan adalah premi murni sebesar 50%. Dengan penerapan opsi pertama atau kedua dengan kombinasi opsi ketiga dan keempat, maka tambahan premi untuk periode perpanjangan pertanggungan akan menjadi sangat minimal, sehingga proses operasional dapat disesuaikan untuk tujuan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah dan sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam polis, proses ini dapat berupa deklarasi pertanggungan atas nasabah yang akan mengalami perpanjangan periode tersebut.

Tidak ada yang pernah mengira, wabah ini sedemikian cepat menyebar ke seluruh dunia. Sebarannya tak mengenal negara yang maju sampai yang belum maju. Kecepatan penyebaran wabah ini mendorong sejumlah negara membuat pembatasan lintas batas negara, menutup jalur penerbangan, hingga membatasi interaksi di antara warga negaranya sendiri. Tujuannya jelas, mencegah dan meminimalisir penyebaran wabah virus corona. Arus pergerakan orang dan perdagangan internasional tersendat. Indonesia bukan perkecualian, baik soal wabah maupun guncangan ekonomi.

Industri jasa keuangan meyakini bahwa pemerintah bersama pelaku jasa keuangan tetap memantau perkembangan penyebaran covid-19 ini agar industri asuransi masih mendapatkan kesempatan untuk tetap survive dan memberikan kontribusi bagi perekonomian negara ditengah pandemi ini.

Leave A Comment