LAYANAN INSURTECH BUTUH REGULASI KHUSUS

Mengutip berita dari laman Bisnisindonesia.id 31 Oktober 2021,

Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengharapkan regulasi khusus yang mengatur tentang insurance technology (insurtech).

Wakil Ketua AAUI Bidang Informasi dan Teknologi Terapan, Dody Dalimunthe menyampaikan proses transformasi digital pada bisnis asuransi tak bisa terelakkan. Oleh karena itu, pelaku bisnis asuransi mengharapkan regulator segera membuat aturan yang kondusif terkait insurtech.

“Jika mengamati regulasi tentang bank digital yang sudah ada di perbankan maka industri asuransi pun juga mengharapkan seperti itulah untuk regulasi insurtech,” ujar Dody kepada Bisnis, Minggu (31/10).

Menurutnya, perkembangan teknologi ke arah digitalisasi menjadi nilai melekat bagi proses bisnis asuransi agar makin efisien dan efektif. Teknologi digital akan menciptakan kemudahan serta memangkas proses bisnis yang bersifat rutin menghadirkan kenyamanan komunikasi serta koordinasi dengan proses yang cepat, mudah, dan murah.

Secara khusus, Dody menyampaikan bahwa AAUI telah mengusulkan kepada regulator agar proses bisnis asuransi dapat bertransformasi menjadi bisnis asuransi digital dengan polis elektronik, tanda tangan digital, dan materai digital. AAUI juga mengusulkan agar tarif premi menggunakan rating dinamis yang disesuaikan untuk setiap tertanggung.

“Semuanya perlu regulasi pendukung,” katanya.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Riswinandi menuturkan saat ini, pihaknya masih merampungkan peraturan OJK (POJK) terkait insurtech.

“POJK terkait insurtech memang sedang kami sempurnakan saat ini untuk bisa segera diimplementasikan,” tutur Riswinandi dalam sebuah webinar, baru-baru ini.

Rencana kebijakan OJK terkait insurtech akan memuat empat aspek. Pertama, aspek produk yang mengatur kriteria produk asuransi yang dapat dipasarkan secara digital.

“Yang perlu jadi perhatian adalah bagaimana produk yang dijual full digital dapat diyakini masyarakat sudah terliterasi dan mudah memahaminya, tidak perlu terlalu banyak komunikasi dengan agen atau perusahaan tetapi cukup dengan sistem digital. Pembatasan model bisnis pemasaran produknya harus jadi perhatian yang akan kami tuangkan di POJK terkait insurtech,” katanya.

Kedua, aspek kelembagaan yakni terkait persyaratan kelembagaan pelaku insurtech non-sektor jasa keuangan (non-SJK). Ketiga, aspek kerja sama yang mengatur kerja sama perusahaan asuransi dengan pelaku insurtech.

Menurut OJK, rangkaian kerjasama pemasaran produk asuransi digital biasanya melibatkan kerja sama antara platform industri keuangan digital non-SJK, pialang asuransi, dan perusahaan asuransi. Untuk itu, perlu adanya aturan kerja sama yang jelas agar pengawasan menjadi lebih mudah.

“Untuk platform yang pasarkan secara digital kami arahkan pengaturan untuk platform itu bentuk badan hukumnya harus pialang asuransi. Kami tidak bisa main-main dengan perkembangan bisnis asuransi yang berbasis kepercayaan ini bahwa ekspektasi nasabah sudah cocok dengan yang dia terima saat membeli polis. Kalau bentuk badan hukum yang ada di OJK ini akan lebih mudah lakukan pengawasan dan penindakan jika terjadi hal-hal yang terbukti salah urus,” katanya.

Aspek selanjutnya, yakni aspek market conduct. Aspek ini terkait persyaratan market conduct bagi pelaku insurtech. Salah satu perusahaan insurtech, PasarPolis menilai masifnya penetrasi digital sebagai dampak pandemi Covid-19 telah membuka peluang lebih besar bagi insurtech untuk bertumbuh.

Penggagas dan Direktur Utama PasarPolis, Cleosent Randing mengatakan bahwa kondisi pandemi Covid-19 telah mengakselerasi penggunaan solusi digital dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya asuransi. Dua tren peningkatan ini turut membantu pertumbuhan bisnis PasarPolis.

“Kami lihat tren asuransi digital naik di tahun kedua pandemi ini. Kesadaran masyarakat terhadap asuransi juga jauh meningkat. Pandemi ini jadi akselerator industri asuransi dari konvensional ke digital. Kami melihat peluang begitu besar,” kata Cleosent.

Selama pandemi 2020 dan 2021 ini, kata Cleosent, PasarPolis berhasil mencetak 600 juta polis. Selain itu, pada 2021 ini, PasarPolis mencatatkan pertumbuhan premi hingga lima kali lipat dibandingkan pencapaian pada tahun lalu.

Terkait dukungan regulasi, Cleosent menilai perlu adanya pendekatan sandbox untuk perizinan produk asuransi digital. Dia mengatakan nantinya, tren asuransi akan bergerak ke inovasi produk asuransi yang makin melekat dengan kehidupan masyarakat dan mengikuti kebutuhan konsumen yang unik. Pendekatan sandbox dinilai akan makin mempercepat inovasi produk-produk asuransi digital.

“Salah satu yang menurut kami bisa bangun asuransi digital lebih baik lagi, mungkin perlu dilakukan sandbox untuk produk digital. Misal, demand asuransi untuk sepeda, itu kan tidak ada risiko yang sangat besar dan preminya sangat murah biasanya. Di negara lain, banyak konsep sandbox product approval sehingga inovasi produk jauh lebih cepat,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *