Wawancara Eksklusif Dengan Ketua Bidang Keuangan AAUI

Jenry Cardo Manurung, pria kelahiran Jakarta 1 Januari 1972 ini meraih gelar sarjana dari Universitas Atma Jaya (1996) dan gelar Master of Management di kampus yang sama pada tahun 2004. Memulai karir sebagai akuntan publik di Hans Tuanakotta Mustafa & Halim (Anggota Deloitte). Beliau juga berpengalaman dan aktif sebagai dosen di berbagai institusi. Ia kini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Jasa PT. Asuransi Bintang Tbk. Sejak 2014  beliau memegang jabatan Ketua Bidang Keuangan AAUI. Di tengah kesibukannya, AAUI berhasil bertemu untuk mewawancarainya.

Berikut Petikannya :

  1. Karir Bapak dimulai sebagai akuntan publik, bisa diceritakan?

Sebelum lulus kuliah S1 fakultas ekonomi jurusan akuntansi, selayaknya mahasiswa lainnya sudah merencanakan untuk bekerja pada kantor akuntan. Dengan semangat idealisme bahwa lulusan akuntansi paling cocok bekerja pada kantor akuntan publik, maka begitu lulus kuliah pada tahun 1996 saya langsung bekerja di kantor akuntan publik Hans Tuanakotta Mustofa & Halim (d/h Hans Tuanakotta Mustofa).

  1. Apa yang menjadi latar belakang Bapak akhirnya berkarir di Industri Asuransi?

Pada saat berkerja sebagai auditor, saya ditugaskan untuk mengaudit di beberapa industri, seperti industri perasuransian, industri manufacture, dan industri lainnya. Kebetulan cukup banyak perusahaan pada industri perasuransian yang menjadi klien yang saya pada waktu itu. Lalu pada akhir tahun 2003, saat mengaudit PT Asuransi Bintang tbk, oleh Direksi Perusahaan tersebut saya ditawari untuk mengisi posisi Kepala Divisi (Group Head) Accounting & Tax, sehubungan dengan pensiunnya pejabat yang bersangkutan. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya pada tahun 2004 saya menerima tawaran tersebut dan resmi-lah saya berkarir di Industri asuransi hingga hari ini.

  1. Apa yang membedakan sistem keuangan di Industri asuransi, dengan industri lain?

Di industri asuransi tidak dikenal akun persediaan, akun barang dalam pengerjaan, namun demikian dikenal ketentuan mengenai kesehatan keuangan (Modal Minimum Berbasis Risiko – RBC), dan juga memiliki penyajian laporan keuangan yang berbeda dengan industri lain. Perbedaan lain adalah karena asuransi menghimpun dana masyarakat, maka pengelolaan keuanganya harus diawasi secara menyeluruh sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajibannya, terutama klaim setiap saat. Kesehatan keuangan (RBC), merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap saat, diluar rasio kesehatan keuangan lainnya. Tidak semua industri memiliki karateristik seperti ini.

  1. Kita masuk  ke  pertanyaan  mengenai  Bapak  di  AAUI,  tahun  berapa  Bapak  mulai bergabung sebagai pengurus di AAUI, dan alasan?

Saya bergabung di kepengurusan AAUI pada tahun 2011 saat kepemimpinan AAUI dipegang oleh bapak Kornelius Simanjuntak dan bergabung sebagai anggota bidang keuangan. Kemudian pada periode kepengurusan AAUI tahun 2014 – 2017, Bapak Fauzie Darwis meminta saya membantu sebagai ketua bidang keuangan dan berlanjut untuk periode 2017 – 2020 pada era kepimpinan Bapak Dadang Sukresna.

Sedangkan untuk alasan saya bergabung dengan AAUI, saya ingin ikut memberikan sumbangsih positif bagi industri asuransi umum sesuai kemampuan yang saya miliki. Hal lainnya, adalah seringnya pertemuan dengan dewan ikatan akuntansi dalam seminar, public hearing maupun pembahasan PSAK-PSAK terkait industri asuransi, yang mana beberapa anggota ikatan akuntan kebetulan adalah kawan-kawan semasa saya bekerja di kantor akuntan public yang juga ikut mendorong agar saya ikut masuk ke dalam kepengurusan AAUI untuk mempermudah koordinasi jika ada hal-hal terkait pembahasan PSAK yang terkait industri asuransi umum. Dan juga tentunya ijin dan dorongan yang diberikan oleh manajemen perusahaan tempat saya bekerja.

  1. Kini, Bapak menjabat Ketua Bidang Keuangan di AAUI, apa yang kini menjadi tantangan utama? Apakah International Financial Reporting Standard (IFRS17)?

Ada beberapa tantangan bidang keuangan di industri asuransi umum saat ini, seperti kovergensi IFRS, keselarasan aturan perpajakan dengan perkembangan teknologi & peraturan terkait, dan juga konvergensi metodologi perhitungan tingkat kesehatan keuangan terhadap aturan internasional (Insurance Core Principles – ICP) maupun Own Risk Solvency Assesment (ORSA) dan juga penyelarasan aturan  terkait keuangan terhadap Undang-undang No.40 tahun 2014. Jika kita membicarakan saat ini, memang issue yang paling hangat adalah IFRS 17 tentang insurance contract, walaupun issue perpajakan tidak kalah penting misalnya, pemakaian materai elektronik & tandatangan elektronik (terkait juga dengan menkominfo), pajak atas perhitungan cadangan premi, komisi reasuransi, dll.

  1. Apa yang harus segera dilakukan oleh AAUI dalam menghadapi IFRS17

Dari AAUI sendiri, yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi, memfasilitasi dan  mengkoordinasikan persiapan penerapan IFRS 17 bagi seluruh anggota, baik dengan DSAK maupun Regulator terkait (OJK – Dirjen Pajak).  Beberapa hal yang sudah dilakukan oleh bidang keuangan AAUI adalah CFO Gathering yang membahas IFRS 17, kemudian pembentukan Task Force Team IFRS 17 AAUI yang beranggotakan wakil beberapa perusahaan anggota AAUI yang saat ini sudah mulai berjalan dan terakhir Mengkoordinasikan pengumpulan kuisioner dari OJK dan Ikatan Akuntan Indonesia, yang berisi tentang kesiapan industri dalam menghadapi penerapan IFRS 17.

  1. Apa yang harus dilakukan oleh anggota AAUI di industri asuransi dalam menghadapi IFRS17 ini?

Dari diskusi yang berkembang, beberapa issue yang menjadi catatan dari anggota AAUI, pertama belum diterbitkannya PSAK terkait. Exposure draft PSAK juga yang akan segera dikeluarkan, walaupun dari IAI sendiri menyarankan untuk mencoba membuat gap analysis yang merujuk pada IFRS 17 yang ada dulu. Walapun dari pengalaman yang ada, dimungkinkan adanya perbedaan antara IFRS dengan PSAK yang mengakomodasi kondisi di Indonesia.  Pada kenyataannya pemahaman mengenai IFRS 17 ini sendiri masih perlu keseragaman, bahkan dari Perusahaan JV yang memiliki group secara internasional masih banyak pertanyaan mengenai beberap hal, transaksi reasuransi misalnya.  Sangat minimnya professional yang memahami IFRS ini merupakan tantangan tersendiri bagi industry asuransi untuk dapat membuat gap analysis dan dampaknya terlebih terhadap kesehatan keuangan dan pencapaian tingkat pencapaian solvabilitas yang didasarkan pada SAP.

kedua peran & fungsi Aktuaria semakin dominan dalam IFRS 17 ini, sementara di industry asuransi umum sendiri ketersediaannya sangat terbatas hingga saat ini. Untuk itu besar harapan kita semua di industri asuransi umum, dengan kondisi yang ada saat ini, diharapkan kita tetap dapat mempersiapkan diri dari sekarang, karena sampai ke tahun 2021 bukanlah waktu yang panjang melihat banyak hal yang perlu di persiapkan.

  1. Apa hal  yang  paling  sederhana  untuk  membedakan  antara  IFRS17  dengan  Standar Akutansi Keuangan saat ini?

Ini pendapat pribadi dari apa yang saya pelajari & mengutip apa yang disampaikan dalam sosialisasi dan pelatihan IFRS 17, dan sedikit teknis. Secara ringkas ada 4 gap yaitu pengakuan laba, penyajian laporan laba rugi, liabilitas, & perubahan tingkat diskonto.

  1. Bagaimana Bapak melihat kesiapan industri asuransi dalam menghadapi IFRS17 ini?

Sebagaimana sudah disampaikan di atas karena kompleksnya perubahan yang ada, maka persiapan secara dini sangat diperlukan beberapa perusahaan asuransi, khususnya perusahaan asuransi joint venture yang memiliki group secara internasional, juga sudah melakukan pelatihan kepada perusahaan asuransinya di Indonesia, bahkan yang kami tahu sudah ada yang menetapkan kebijakan dan mencoba menghitung dampaknya terhadap laporan keuangan saat ini. Sebagian anggota lain juga sudah melakukan pelatihan bagi karyawan kuncinya masing-masing untuk dapat paling tidak mempersiapkan diri dengan baik. Namun demikian jumlah anggota yang kami sebutkan di atas, tidaklah banyak. Masih lebih banyak yang belum mengetahui secara jelas apa itu IFRS 17 dan apa perbedaan dengan PSAK 62 serta apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Untuk itu perlu lebih banyak sosialisasi dan training yang disertai dengan pembicara yang kapabel dan juga diperlukan niat besar untuk melaksanakannya tepat waktu.

  1. Implementasi dari IFRS17 jatuh pada tahun 2021, apa dampaknya bagi industri asuransi umum?

Ketentuan transisi atas penerapan awal IFRS 17 ini adalah berbasis retrospektif (IAI kelihatannya akan memberikan berberapa opsi) sehingga liabilitas dan khususnya komponen marjin profit (CSM) yang belum teramortisasi perlu dihitung ulang. Secara teori pada penerapan awal (mengambil pendekatan retrospektif) untuk kontrak asuransi jangka panjang, sewajarnya terjadi kenaikan liabilitas dikarenakan adanya komponen baru yaitu CSM yang belum teramortisasi yang saat ini tidak ada. Namun kenaikan liabilitas ini bukan liabilitas “biasa” melainkan lebih dikarenakan adanya koreksi laba ditahan dikarenakan sebagian laba yang diakui di masa lalu menjadi belum diakui dan baru akan diakui di tahun-tahun mendatang.

Dengan peningkatan liabiitas ini, sementara jumlah aset yang diperkenankan cenderung tidak berubah, maka rasio pencapaian tingkat solvabilitas (RBC) akan turun, dan demikian juga halnya dengan jumlah ekuitas. Kedua dampak ini perlu diukur dan diantisiapasi secara serius oleh seluruh pemangku kepentingan. Perlu dipikirkan bagi perusahaan anggota AAUI yang porsi penutupan premi asuransi jangka panjangnya cukup dominan dapat saja mangalami penurunan tingkat solvabilitas dibawah batas minimum dan hal yang sama juga terhadap jumlah ekuitas, belum lagi dampak perpajakan atas implementasi ini, dan dampaik-dampak lainnya. Dari sisi SAP, penyesuaian dampak secara bertahap sampai pengecualian CSM dari komponen liabilitas (karena CSM bukan liabilitas biasa) dalam perhitungan RBC perlu terus didorong untuk disetujui oleh OJK. Untuk kontrak jangka pendek seharusnya tidak ada dampak pada liabilitas dikarenakan saat ini metode penghitungan sudah memakai proporsional harian dan ini sudah mirip dengan PAA pada IFRS 17.

Naik atau tidaknya liabilitas dapat dilihat dari indikator perbandingan liabilitas saat ini dengan Liability Adequacy Test (LAT). Jika liabilitas mendekati hasil LAT, maka secara wajar dapat diharapkan akan terjadi kenaikan Liabilitas pada saat penerapan IFRS 17 karena hal ini mengindikasikan kurangnya komponen marjin resiko (Risk Adjustment) pada perhitungan liabilitas saat ini.

Dari sisi laba rugi, sehubungan dengan adanya prinsip amortisasi laba pada IFRS 17, kemungkinan besar setelah penerapannya laba/rugi dari kontrak asuransi akan menjadi lebih stabil dibandingkan dengan praktek saat ini, Sedangkan mengenai laba/rugi pada periode penerapan awal, tidak dapat dengan mudah disimpulkan apakah besarannya akan lebih tinggi atau lebih rendah dari ketentuan sebelumnya dikarenakan hal ini tergantung dari antara lain berapa lama perusahaan telah beroperasi dan berapa besar CSM yang belum teramortisasi yang ditetapkan di awal penerapan. Walaupun secara kasar dampak penurunannya kemungkinan sangat besar. Yang pasti Penilaian kinerja (KPI) maupun klasifikasi besaran perusahaan asuransi umum yang salah satunya diukur dari besarnya pendapatan premi bruto, akan segera sirna demikian pula dengan beberapa hal terakit pengukuran lainnya. Belum lagi perubahan sistim Informasi, dampak perpajakan dan ketersediaan aktuaris yang saat ini masih belum memadai.

  1. Apakah ada hubungan antara kewajiban pemenuhan tenaga aktuaria dengan implementasi IFRS17?

Saya pikir korelasinya sangat jelas. Agak sulit jika perusahaan belum mempunyai aktuaris saat pengimplementasian IFRS 17. Sehingga, menurut saya perlu dilakukan strategi yang jelas untuk pengadaan aktuaris, karena dalam implementasi IFRS sangat diperlukan aktuaris dan penguatan fungsinya. Sebagaimana sudah kami sampaikan di atas perannya menjadi lebih luas yang sebelumnya hanya menentukan liabilitas setelah penerapan IFRS 17 fungsi Aktuaria diperluas untuk juga dapat menyajikan Insurance Revenue, Insurance Finance Expense, dan penghitungan CSM.. Mungkin saja pola perhitungan nantinya bisa menggunakan software tertentu, namun demikian untuk persiapan perhitungan penerapan awal sangat diperlukan fungsi Aktuaria dimaksud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment