Mengejar Ketertinggalan Asuransi di Era Digital

Saat ini industri keuangan menjadi salah satu yang sedang mengalami pertumbuhan pesat dengan adanya perkembangan teknologi, dua lainnya yakni media dan hiburan. Oleh karena itulah, digitalisasi industri asuransi, yang diindikasikan dengan kemunculan asuransi digital atau insurtech, merupakan keniscayaan yang harus dihadapi saat ini.

Mengutip data “Digital in 2017: Southeast Asia” dan We Are Social dan Hootsuite (2017), dari sekitar 262 juta populasi di Indonesia, 50% di antaranya atau sekitar 132,7 juta jiwa adalah pengguna intemet, 106 juta jiwa merupakan pengguna aktif media sosiai, serta 92 juta jiwa merupakan pengguna aktif media sosial melalui aplikasi mobile.

Hal ini memperlihatkan tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi dan respon real time yang cepat dan tepat, serta keinginan mereka untuk mendapatkan kemudahan akses dan Iayanan dimana pun dan kapanpun.

Melalui inovasi teknologi, yang memungkinkan peningkatan efisiensi, menurunkan biaya transaksi dan penyediaan layanan yang lebih cepat. Sektor asuransi tentunya menjadi bagian dari perubahan tersebut, dengan perkembangan teknologi digital yang menggunakan metode baru untuk ketersediaan pelayanan serta kesempatan yang lebih besar untuk pengumpulan data sehingga mitigasi  risiko dapat lebih baik.

Kemajuan teknologi juga mempengaruhi perilaku konsumen: Konsumen telah menjadi pembeli cerdas, yang mencari pengalaman melebihi produk dan jasa yang mereka gunakan. Hal ini disebabkan era teknologi internet memungkinkan mereka meraih informasi dan mudah memberikan kritik. Digitalisasi mengubah model bisnis, pola berpikir konsumen, dan lain-lain. Bisnis apapun yang ada akan mengalami disruption di era digital, perusahaan yang bergerak lebih gesit akan memenangkan kompetisi.

Pertumbuhan pesat transaksi online yang menurut Bank Indonesia (BI) ditargetkan tembus USD 130 miliar pada tahun 2020 atau tumbuh 778,4% dari tahun 2016 sebesar USD 14,8 miliar. Hal ini membuat pasar Indonesia semakin menjanjikan, termasuk untuk bisnis asuransi.

Didukung dengan perkembangan teknologi, layanan asuransi berbasis teknologi atau insurtech dapat menjadi salah satu cara untuk melakukan penetrasi terhadap segmen pasar yang net-savvy. Kesempatan ini tentu harus didukung dengan regulasi yang dapat mendorong kedua industri untuk bisa saling melengkapi dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi masyarakat di Indonesia.

Pada dasarnya, industri asuransi di Indonesia semakin tertarik untuk belajar dan menggabungkan teknologi baru ke dalam proses bisnis mereka, seperti yang ditunjukkan oleh tingginya persentase perusahaan perasuransian yang sudah mulai menggabungkan teknologi digital ke dalam proses pemasaran dan operasional mereka. Perusahaan asuransi mulai mengarah pada pengembangan distribusi lewat digital. Saat ini, beberapa perusahaan memang baru mulai mengembangkan yang sederhana seperti pemanfaatkan jejaring sosial media dan penyegaran website yang lebih menarik. Di masa mendatang, beberapa pelaku asuransi yang sudah advance bahkan dapat merubah underwriting landscape-nya dengan penggunaan Artificial Intelligent, Big Data, Blockchain dan Automated Underwriting.

Sayangnya, di tengah geliat industri asuransi untuk mengembangkan teknologi, insurtech masih terkendala regulasi yang belum mengatur secara komprehensif. Alhasil, industri ini masih tertinggal dibandingkan bisnis sektor lain dalam kategori fintech lainnya seperti peer to peer lending, e-payment dan kredit online.

Perusahaan insurtech selama ini masih mengenakan tanda tangan basah dan materai dalam perjanjian antara perusahaan insurtech dengan nasabahnya. Penggunaan tanda tangan basah dan materai tersebut dinilai tidak lagi efisien bagi industri insurtech.

Dokumen dalam bentuk cetak tersebut menghambat inovasi dari industri ini yang layanannya berbasis internet. Padahal dengan menggunakan layanan digital justru memudahkan masyarakat mengkases layanan asuransi. Dokumen cetak yang saat ini masih diterbitkan perusahaan insurtech salah satunya adalah ikhtisar polis asuransi. Dokumen tersebut berisi perjanjian antara perusahaan dengan nasabah.

Regulasi mengenai dokumen polis asuransi digital sebenarnya sudah diizinkan regulator untuk diterbitkan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.

Dalam Pasal 21 ayat (1) POJK 23 Tahun 2015 menyatakan Polis Asuransi diterbitkan dalam bentuk hard copy atau digital/elektronik. Penerbitan dokumen polis asuransi tersebut dapat dilakukan harus dengan persetujuan pemegang polis, tertanggung atau peserta. Sayangnya, masih ada penilaian dari pelaku usaha bahwa polis asuransi digital masih belum memiliki payung hukum, sehingga menimbulkan keraguan pelaku usaha menerbitkan polis asuransi digital ini.

Dunia akan berubah, dan industri jasa termasuk jasa keuangan asuransi  harus memiliki model bisnis yang cepat, efektif dan efisien. Pada akhirnya kompetisi akan menunjukkan bahwa customer satisfaction harus sesuai dengan customer need.

(Penulis: AAUI)

Leave A Comment